Skandal Ijazah Palsu Wali Kota Jepang Disorot, Jokowi Disindir Soal Kasus Serupa

Eramuslim.com - Pengamat politik Umar Hasibuan menyoroti kasus pemalsuan ijazah yang menyeret Wali Kota Ito, Jepang, Maki Takubo, dan mengaitkannya dengan polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maki Takubo mengundurkan diri setelah publik mengetahui bahwa ia berbohong soal latar belakang pendidikannya. Awalnya ia mengaku lulusan Universitas Toyo, namun belakangan mengakui bahwa dirinya dikeluarkan dari kampus tersebut. “Saya memang dikeluarkan dari Universitas Toyo, dan itu sudah dikonfirmasi kampus,” katanya, dikutip dari Japan Times.

Takubo bahkan siap menyerahkan dokumen seperti ijazah dan buku tahunan kepada kejaksaan agar dilakukan pemeriksaan keaslian. “Kalau saya bilang ijazah ini asli, itu hanya kata-kata. Lebih baik jaksa yang menyimpulkan,” ujarnya.

Yang mengejutkan, meski mengundurkan diri, Takubo tetap berencana maju kembali dalam pemilu setelah proses penyelidikan selesai. Ia berjanji akan menyerahkan seluruh dokumen dalam waktu 10–14 hari dan baru akan mundur secara resmi setelah itu.

Menanggapi kejadian ini, Umar Hasibuan menyindir lewat akun X miliknya dengan kalimat yang mengarah pada kasus ijazah Jokowi. “Nanti kau akan paham jika berbohong sekali maka akan terus menerus kau akan mengulangi kebohongan yang sama,” tulisnya, Minggu (13/7/2025).

Ia juga menyarankan agar belajar dari keberanian Wali Kota Jepang yang akhirnya mengakui kebohongannya. “Belajarlah dari Wali Kota Jepang, dia berbohong lalu mengakui kebohongannya,” tambah Umar.

Sementara itu, mantan Presiden Jokowi sendiri disorot karena tidak menghadiri gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu di Bareskrim. Aktivis media sosial Arif Wicaksono mengkritik ketidakhadiran Jokowi dalam proses tersebut, serta sikap kuasa hukumnya yang enggan menunjukkan dokumen fisik ijazah ke publik.

“Jokowi tak hadir saat gelar perkara khusus Ijazah Palsu di Bareskrim,” tulis Arif dalam unggahannya di platform X, Jumat (11/7/2025). Ia menyebut ketidakhadiran dan ketertutupan ini membuat masyarakat wajar jika menilai Jokowi tidak kooperatif. “Kalau begini, wajar masyarakat menilai Jokowi tidak kooperatif dan menghalangi proses yang dilakukan Bareskrim,” tegasnya.

Sumber: fajar.co.id