Pindah Ibu Kota Belum Tuntas, Upacara 17 Agustus Tetap di Jakarta Demi Efisiensi

Eramuslim.com - Pemerintah memutuskan untuk tidak menggelar perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dan memilih tetap mengadakannya di Jakarta. Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai keputusan ini wajar dan tepat, mengingat mahalnya biaya logistik jika peringatan digelar di IKN.

Menurut Rifqinizamy, upacara di IKN membutuhkan dana besar, khususnya untuk transportasi dan akomodasi pejabat serta tamu undangan yang mayoritas masih berdomisili dan bekerja di Jakarta. Ia menyebut contoh tahun lalu ketika Presiden Jokowi menginstruksikan agar upacara kemerdekaan digelar di IKN, yang ternyata menghabiskan anggaran signifikan. “Jangan sampai ada pemborosan, apalagi sekarang sudah ada Inpres tentang efisiensi anggaran,” ujarnya, merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menekankan bahwa selama belum ada keputusan presiden yang resmi memindahkan status ibu kota ke IKN, maka penyelenggaraan upacara tetap ideal dilakukan di Jakarta. Meski begitu, NasDem mendorong agar Prabowo segera mengesahkan pemindahan ibu kota agar IKN segera hidup dengan aktivitas pemerintahan.

Kepastian bahwa upacara akan digelar di Jakarta juga dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Ia menyebutkan bahwa panitia penyelenggara telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kantor Komunikasi Kepresidenan turut terlibat di dalamnya.

Sementara itu, mantan Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan keputusan ini. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Meski berbeda dari kebijakannya tahun lalu saat memilih IKN sebagai lokasi upacara, Jokowi menyatakan siap mendukung arah kebijakan pemerintahan saat ini.

sumber: tempo.co